Mencermati Kasus Konflik Etnis di Kalimantan Barat : Tantangan Untuk Mempertahankan Perdamaian Berkesinambungan


Peristiwa ketegangan antar warga di kawasan Tanjungpura Pontianak yang hampir saja membuahkan amuk massa atau kekerasan komunal pada hari kamis (6/12) kemarin tentu saja sangat kita sayangkan. Meskipun sudah dilakukan pertemuan perdamaian antar tokoh keduabelah etnis, hampir saja kekerasan komunal terjadi lagi. Untunglah kepolisian bisa bertindak sigap dan tegas sehingga gosip dan sentimen tidak menyebar. Namun sampai kapan polisi sanggup memainkan perannya sebagai pemadam kebakaran konflik yang ada di Kalimantan Barat jika isu-isu utama yang menjadi akar konflik tersembunyi tetap tidak terselesaikan ?

Tak pelak lagi kasus perselisihan warga yang hampir menyeret konflik etnis tersebut telah mengusik ingatan kita tentang kasus konflik etnis antara tahun 1997-1999. Semua konflik yang melibatkan komunal selalu dimulai oleh permasalahan-permasalahan yang terkesan sepele, yang kadang tidak ada hubungannya dengan masalah etnis sekalipun. Namun dengan cepat ia membakar sentimen keetnisan warganya dengan cepat, hingga menjadi tidak terkendali.

Kasus Konflik Yang Terulang

Menilik kasus-kasus konflik etnis di Kalimantan Barat, ini bukanlah kasus perselisihan warga berbuah kekerasan komunal etnis yang pertama. Jika melihat kebelakang kasus-kasus konflik etnis di Kalbar, kita akan melihat pola kasus etnis yang serupa dan berulang. Meskipun dengan variasi keterlibatan etnis yang berbeda. Tercatat misalnya pada masa Hindia Belanda ada beberapa kasus konflik yang melibatkan etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Kemudian pada masa setelah kemerdekaan pada tahun 1950’an yang melibatkan etnis Tionghoa dan Melayu. Dan puncaknya memang kasus konflik etnis tahun 1997- 1999 yang melibatkan etnis Madura, Melayu, dan Dayak. Konflik etnis yang menelan jiwa hingga ribuan nyawa melayang dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan hartanya. Sedikit banyak fakta ini menunjukkan bahwa Kalbar memang rawan terhadap potensi-potensi konflik yang bersifat keetnisan.

Isu konflik etnis sendiri dalam banyak kasus hanyalah bungkusan dari isu-isu marginalitas dari rasa ketidakadilan dan ketidaksejajaran, baik dalam domain politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Banyak sudah penelitian yang membahas hal itu di Kalbar. Saya tidak berpretensi untuk mengulasnya lebih jauh. Namun apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak diagendakan untuk diselesaikan oleh pemerintah daerah di Kalbar, maka dapat dipastikan konflik etnis yang ada di Kalbar suatu saat akan muncul kembali dalam wujud ketidakpuasan yang berbeda. Etnis dalam hal ini menjadi sentimen yang sangat mudah dipicu untuk memwujudkan afiliasi-afiliasi politik seseorang.


Penyelesaian Konflik Yang Tidak Pernah Selesai

Seperti layaknya kasus-kasus konflik yang melibatkan kekerasan komunal lainnya, konflik etnis di Kalbar juga membawa dampak luar biasa pada masyarakatnya. Dampak tersebut telah banyak membawa perubahan yang sungguh luar biasa dalam masyarakat Kalimantan Barat. Sendi-sendi kehidupan masyarakat Kalimantan Barat secara nyata tercapik-capik. Masyarakat Kalimantan Barat yang tadinya dikenal harmonis dan tolerant berubah menjadi masyarakat yang penuh kecurigaan kepada masing etnis.

Sayangnya pemerintah nampaknya tidak mempunyai cukup perhatian untuk bagaimana menata perdamaian agar dapat berkesinambungan. Kalaupun ada biasanya hanya sampai sekedar slogan, atau tertinggal dalam kebijakan yang tidak tahu kapan bagaimana mengimplementasikannya. Seperti penyelesaian kasus-kasus konflik lainnya di Indonesia, pemerintah selalu menganggap bahwa permasalahan konflik akan selesai ketika kesepakatan damai telah tercapai dimeja perundingan oleh para eli-elit kelompok dan penyelesaian untuk permaslahan pengungsi telah diatasi. Simak saja beberapa kasus penyelesaian konflik yang ada di Indonesia. Misalnya kasus Poso dan Maluku. Jalannya perdamaiannya tampak terhenti ditangan pemerintah ketika kesepakatan damai antar relit telah ditandatangani dan penyelesaian pengungsi, dengan pembangunan pemukiman dan pembagian jatah hidup, telah terselesaikan. Persoalan-persoalan bagaimana menjaga perdamaian agar berkesinambungan ini yang menurut hemat saya lebih banyak dimaintain oleh kalangan CSO (Civil Society Organization), berikut kalangan agamawan, dengan ide-ide pluralism dan multiculturalism, serta pendidikan perdamaiannya.

Dalam konteks Kalbar, pemerintah menganggap konflik telah selesai ketika para pengungsi akibat konflik telah dipindah lokasi pemukiman baru Tebang Kacang. Mereka tidak melihat bahwa perasaan-perasaan curiga, stereotype, dan prasangka antara etnis masih berkembang ditingkat masyarakat Kalbar. Masih adanya penolakan oleh kelompok etnis tertentu kepada kelompok etnis yang lain di Kalbar untuk kembali ke asalnya hingga kini masih terjadi. Permasalahan-permasalahan kejelasan hak para pengungsi dan korban konflik etnis, terutama bagi etnis yang kalah, hingga kini masih buram. Pemerintah daerah tidak mau secara terbuka membicarakan kasus-kasus tersebut secara terbuka. Dilain sisi muncul dugaan bahwa pemerintah daerah mencoba untuk membatasi ruang dialog antar etnis pada isu-isu tertentu karena alasan sensitivitas isu yang ditakutkan akan menganggu stabilitas keamanan.

Salah satu dampak yang timbul ditingkat publik adalah adanya penolakan-penolakan dan keengganan sebagian masyarakat di Kalbar untuk membicarakan isu-isu etnis secara terbuka untuk mencari penyelesaiannya. Atau misalnya penolakan masyarakat Melayu diSambas yang hingga kini menolak kembalinya masyarakat Madura di wilayah Sambas. Oleh pemerintah sendiri kasus konflik antar sukubangsa ini dinyatakan telah selesai dengan dipindahkannya para pengungsi ke tempat pemukiman baru (Tebang Kacang). Namun permasalahannya tidak sesederhana itu. Banyak persoalan dilapangan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Seperti misalnya bagaimana hak-hak milik para pengungsi di daerah asal (Sambas) yang telah ditinggalkan dan pemulihan kehidupan mereka dilokasi pengungsian yang menurut mereka lebih menyerupai lokasi pengucilan dari kelompok masyarakat lainnya.

Ketakutan akan mengganggu stabilitas keamanan yang juga akhirnya membentuk pola pikir sebagian elit etnis dan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan konflik etnis yang akan timbul. Elit etnis segera didatangkan untuk menenangkan massanya segera ketika ada kasus-kasus yang kadang tidak berkaitan dengan etnis sekalipun. Namun berapa cepat dan sanggupkah para elit tersebut mengontrol massanya ketika mulai menunjukkan keberangusan ? sangat susah untuk diukur memang keberhasilannya.

Menatap Masa Depan

Salah satu kunci membina perdamaian yang berkesinambungan adalah bagaimana membangun kepercayaan yang ada ditingkat grassroot. Dengan membangun kepercayaan yang ada ditingkat grassroot, permasalahan-permasalahan sepele akan dapat segera diselesaikan ditingkat lokal tanpa melibatkan pihak yang diatasnya, masyarakat dapat segera mandiri dapat menyelesaikan konfliknya dengan cara-cara yang tentu saja menjadi kesepakatan umum dan hukum. Kemandirian warga dalam menyelesaikan konfliknya tak lepas dari seberapa berdayanya kekuatan institusi-institusi local yang ada di masyarakat local dan aliran hokum dapat berfungsi dengan baik.

Membina kepercayaan ditingkat grassroot bukanlah pekerjaan yang mudah, harus mesti dimulai dari hal-hal atau kegiatan yang sederhana, namun dapat menjangkau kelompok etnis yang bersangkutan. Disinilah sesungguhnya harapan yang besar kepada pemerintah untuk bekerja bersama dengan berbagai komponen masyarakat dalam menyelesaikan agenda-agenda perdamaian. Penuntasan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sempat tertunda adalah salah satu upaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat atas niat baik pemerintah pusat untuk mambantu menyelesaikan konflik komunal secara tuntas.

Langkah berikutnya adalah dengan bagaimana visi menjaga perdamaian agar dapat berkesinambungan menjadi mainstream program pembangunan di Kalbar, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan operasional program yang sifatnya integrative dan komprehensif. Harus ada ukuran-ukuran yang jelas dan kompeten untuk menunjukkan perdamaian di Kalbar. Sampai dalam tahapan mana perubahan-perubahan telah terjadi. Seperti apa yang disarankan oleh John Paul Lederach(2003) dalam konsepnya tentang Transformasi Konflik (Conflict Transformation) dimana setiap proses untuk mencapai perdamaian yang berkesinambungan sebaiknya dapat menyentuh 4 dimensi perubahan yang signifikan, yaitu dimensi perubahan yang ada tingkat personal, relasional, structural, dan yang paling ideasional adalah tingkatan cultural, atau perubahan yang ada ditingkat pengetahuan budaya yang menjadi acuan bagi kelompok dalam bertindak.

Jadi tidak mudah memang karena tidak ada jalan singkat dan instant untuk membangun perdamaian. Perlu kesabaran dan upaya terus-menerus dari kesemua pihak. Semoga insiden Pontianak baru-baru ini menyadarkan kita kembali bahwa perjalanan kita untuk mencapai perdamaian yang berkesinambungan masih jauh dari akhir.

Adi Prasetijo

Alumnus Antropologi UI dan pernah bekerja untuk program peacebuilding di Kalbar. Sekarang bekerja sebagai peneliti di ICSD (Indonesia Center for Sustainable Development).

 

About

Orang biasa yang tertarik dengan kajian budaya.....

Tagged with:
Posted in Social
5 comments on “Mencermati Kasus Konflik Etnis di Kalimantan Barat : Tantangan Untuk Mempertahankan Perdamaian Berkesinambungan
  1. heh yang bener yah kalo naro ertikel!!!!!!!!!!

  2. amecipit says:

    biaaasaaa ajaaa deeehh..

  3. johari says:

    ndak paten dow….

    biaso lah gaya tu…

  4. Max Jusuf Alkadrie says:

    Saya tinggal di Jakrta, saat kejadian saya di telpon oleh Pak Edi teman baik, yang saat itu menjadi Komandan Korem ABW Kalbar.
    Saya menghubungi yunior saya Salman PemRed Pontianak Post.Pemberitaan untuk menyejukkan suasana dan tidak boleh mem blow up.Saya juga minta Prof Dr Syarif Ibrahim Alkadrie dan Turiman MH, keduanya dari Universitas Tanjung Pura untuk menulis di Pontianak Post.Inilah yang saya kerjakan sejak Peristiwa Landak dan Sambas berdarah tahun 1997.Menjaga netralitas Pemberitaan Harian Akcaya Pontianak Post.Banyak NGO yang berdiri tanpa memenuhi presedur yang berlaku. NGO yang asal buat dengan Ketuanya yang punya kepentingan mempreasure pihak yang lemah dan punya uang membuat percikatn itu selalu akabn muncul. Sebaiknya Instansi Pemerintah yang terkait menata dan mengharuskan berdirinya organisasi ini sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.Didata dan diminta laporannya secara berkala.Satu hal yang paling aneh tapi nyata, Direktur sebuah penerbit di Peras oleh Kelompok ini.Banyak pemain yang berkepentingan di Kalbar dan harus ada yang berani menegor mereka.Ini masukan dari saya, semoga bermanfaat.

  5. [...] Mencermati Kasus Konflik Etnis di Kalimantan Barat : Tantangan Untuk Mempertahankan Perdamaian Berke… December 20074 comments [...]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives
Blog Stats
  • 328,581 hits
Officially done !
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,729 other followers

%d bloggers like this: