Mempertanyakan Kebudayaan Nasional Indonesia


” tidak ada yang namanya bangsa Indonesia, yang ada hanyalah negara Indonesia”

Pramudya Ananta Toer dalam  Coen Husain Pontoh, 2000.

Adi Prasetijo

Konsep Kebudayaan Indonesia

Kebudayaan dapat dipahami sebagai suatu sistem ide/gagasan yang dimiliki suatu masyarakat lewat proses belajar dan dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial bagi masyarakat tersebut. Sedangkan sistem budaya sendiri dapat dikatakan sebagai seperangkat pengetahuan yang meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum yang diacu untuk menata, menilai, dan menginterpretasikan benda dan peristiwa dalam berbagai aspek kehidupannya. Nilai-nilai yang menjadi salah satu unsur sistem budaya, merupakan konsepsi abstrak yang dianggap baik dan amat bernilai dalam hidup, yang kemudian menjadi pedoman tertinggi bagi kelakuan dalam suatu masyarakat. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, konsep kebudayaan Indonesia dibangun oleh para pendahulu kita. Konsep kebudayaan Indonesia disini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif.  Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana sifat/ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia (Junus Melalatoa, 1997, 102). Konsep kebudayaan Indonesia ini kemudian diikat dalam satu konsep persatuan dan kesatuan bangsa yaitu konsep Bhineka Tunggal Ika.

Konsep Indonesia sendiri, sebenarnya mengacu kepada konsep bangsa negara/  nation- state. Konsep bangsa (nation)merupakan konsep yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar  rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelemen utama kebudayaan, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasikan/disepakati bersama  (David Robertson, 1993: 331).  Sedangkan nation-state sendiri mengacu kepada konteks dimana ada unit geografi area tertentu sebagai tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai komunitas, karena mempunyai kebudayaan, sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik (David Robertson, 1993:332). Dalam nation-state ini, konsep kesepakatan mengacu kepada kesepakatan yang bersifat politis. Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Suatu masyarakat yang merasa mempunyai kebudayaan, bahasa, etnik karakter, dan sejarah yang relatif sama, sehingga menjadi kebetulan  kelompok-kelompok etnis yang bersepakat tersebut, berada dalam satu kesatuan administrasi kolonial yang sama, yaitu hindia belanda. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia ketika itu adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya (Usman Pelly, 1998: 31). Mereka disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan, hingga kemudian merdeka. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif ( kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan)  ada dalam diri etnik-etnik tersebut. Semangat kebangsaan itu lalu berfluktuatif dengan keadaan kondisi Indonesia dari masa  ke masa (Usman Pelly, 1998: 30-31).

Kritik Kebudayaan

Menjadi menarik untuk kemudian mempertanyakan kembali konsep kebudayaan Indonesia, ketika konsep Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, kebudayaan, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu karena dominasi pusat kepada daerah, yang kemudian berkembang menjadi dominasi suku bangsa tertentu kepada suku bangsa yang lain pada masa Orde Baru. Rasa ketidakadilan ini kemudian berujung kepada konflik-konflik sosial antar etnik (Parsudi Suparlan, 1999: 8-17). Rasa ketidakadilan tersebut memunculkan keinginan etnik-etnik tersebut untuk melepaskan diri dari kesepakatan mereka untuk berbangsa dan bernegara yang sama, yaitu Indonesia. Munculah Papua merdeka, Aceh Merdeka dll.

Konsep kebudayaan sendiri juga mengalami perubahan. Perkembangan konsep kebudayaan tidak lagi mengarah kepada nilai-nilai budaya yang diacuh bersama, tetapi lebih mengarah kepada konsep praksis yang menekankan adanya hubungan timbal balik antara si pelaku dan konstruksi budaya, sebagai sistem konsepsi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam proses timbal balik ini, para pelaku mengartikulasikan dan mengaprosiasikan simbol-simbol budaya yang terdapat dalam konstruksi budaya Indonesia sebagai tindakan strategis dalam konteks sosial tertentu. Konsep kebudayaan ini berimplikasi bahwa nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kebudayaan Indonesia senantiasa bersifat cair, dinamis, dan sementara karena keberadaanya tergantung pada praksis/tindakan si pelaku pada konteks sosial tertentu, yang tentu saja dilingkupi oleh kepentingan dan kekuasaan tertentu (Bachtiar Alam, 1998: 1-9).

Apabila saya mengacu kepada pelaku yang secara aktif mengartikulasikan kebudayaan dan memberikan penekanan yang spesifik, menurut Ignas Kleden ada 3 kelompok utama, yaitu: eksekutif pemerintah dan politisi, para ilmuwan sosial, dan para budayawan seniman. Kebudayaan Indonesia di tangan para eksekutif pemerintah dan kaum politisi, menjadikannya sebagai alat legitimasi kebudayaan dan politik kepentingan-kepentingan para elite. Konsep-konsep kesatuan nasional, integrasi bangsa, dan kebudayaan nasional  bagi eksekutif pemerintahan dijadikan jawaban yang disiapkan untuk mengatasi kemungkinan konflik yang bersumber dari kebudayaan etnik/daerah. Perkembangan konsep-konsep ini, cenderung menjadi menjadi distingtif dan defensif kepada keanekaragaman budaya etnik yang ada di Indonesia, demi kepentingan para elite, stabilitas politik dan ekonomi (Ignas Kleden, 1987: 155-167). Ketika para eksekutif pemerintahan pusat didominasi oleh etnis tertentu, yaitu etnis Jawa, maka yang terjadi kemudian semakin mengentalnya proses pembentukan konstruksi budaya Indonesia yang bersifat “Jawanisasi”. Nilai-nilai budaya yang diacuh juga berubah, dari nilai-nilai yang dipedomani bersama oleh etnis-etnis di Indonesia, bergerak ke nilai-nilai budaya Jawa yang menjadi acuan para elite. Simbol-simbol budaya Jawa menjadi nilai-nilai penting yang harus diacuh oleh masyarakat Indonesia, bahkan oleh etnis non Jawa sekalipun.

Kebudayaan Indonesia yang menjadi identitas etnis/suku bangsa yang tadinya dianggap mempunyai batas-batas- batas yang jelaspun kini juga berubah. Perubahan ini berkaitan dengan faktor geografis dan nilai-nilai yang dibagi bersama yang dianggap pengikat dalam membentuk masyarakat. Faktor geografis berkaitan dengan wilayah geografis etnis yang tidak lagi terbatasi. Seperti orang Jawa yang ada di Suriname (Parsudi Suparlan) atau orang Cina di Kalimantan. Batas-batas geografis itu tidak menjadi jelas karena tingkat mobilitas gerak orang sudah demikian meluas dan intensifnya. Demikian pula dengan faktor nilai-nilai yang dibagi bersama yang dianggap sebagai perekat dan pengikat bangsa tidak lagi mempunyai batas yang jelas (Irwan Abdullah, 1999: 11-13). Nilai-nilai yang dibagi bersama menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal antar etnis bahkan antar bangsa, sesuai dengan konteks dan setting sosial yang berbeda.

Berkaitan dengan Indonesia sebagai sebuah bangsa negara, nilai-nilai yang diacu juga tidak lepas dari perkembangan globalisasi dunia yang mengacu kepada konsep pemberdayaan masyarakat yang madani/civil society. Masyarakat madani pada hakekatnya adalah kehidupan masyarakat diluar lingkungan keluarga/primodial/lingkungan kenalan (impersonal) di satu pihak dan dilain pihak tidak ditentukan dan diadakan oleh negara. Masyarakat madani hidup dan berkembang karena dinamikanya sendiri, bukan karena dorongan dan inisiatif negara. Masyarakat madani dapat dideskripsikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswadayaan, kemandirian tinggi terhadap negara, dan keterikatan dengan norma-norma/nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Input-input dari negar ditampung dengan respon yang mandiri dan dialogal dialektik. Masyarakat madani perlu dipahami sebagai proses, bukan sebagai suatu produk yang mati (Franz magnis Suseno, 2000; 55-64). Nilai-nilai dalam masyarakat madani hidup dalam berbagai konvensi internasional PBB dan berbagai lembaga dunia. Nilai-nlai yang diacu dalam masyarakat madani mengarah kepada konsep-konsep demokrasi, HAM, partisipatif, egaliter, lokalitas, kemandirian, dan jender. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti yang dikemukakan diatas, yaitu  kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif, sedikit banyak ada dalam nilai-nilai yang diacu dalam konsep masyarakat madani tersebut. Memang ada nila-nilai yang dianggap merupakan ciri khas bangsa Indonesia, yaitu nilai religius bangsa, seperti taqwa dan iman. Namun ini masih bisa diperdebatkan, karena agama dapat dianggap sebagai nilai-nilai yang universal. Masyarakat madani  dinterperetasikan sebagai sebuah masyarakat etis dan masyarakat berbudaya (Dawam Rahardjo, 2000: 26-33).

Absurditas Kebudayaan Indonesia

Menengok kembali konsep kebudayaan Indonesia, tidak akan lepas perhatian kita kepada konsep Indonesia sebagai bangsa negara. Daya perekat utama suku-suku bangsa di Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa negara ketika itu, adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, sejarah, dan budaya. Ketika faktor-faktor perekat tersebut mulai dipertanyakan kembali oleh etnis-etnis di Indonesia, bahkan digugat keberadaannya, maka konsep kebudayaan Indonesia juga semakin absurd. Hanya ada diawang-awang, tidak ada dalam kenyataanya. Kebudayaan Indonesia, tidak lebih menjadi simbol-simbol kesatuan bangsa yang diucapkan oleh penguasa untuk menjawab/menjaga gejolak kebudayaan etnis yang rentan akan perpecahan. Mungkin benar ucap Pramudya Ananta Toer, yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya bangsa Indonesia, yang ada hanyalah negara Indonesia karena sifatnya yang politis (Coen Husain Pontoh, 2000; 37). Indonesia, tidak lagi menjadi identitas kebudayaan tetapi menjadi suatu identitas politik

Daftar Pustaka

Bacthiar Alam, “Globalisasi dan Perubahan Budaya: Prespektif Teori Kebudayaan” dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 54 Th XXI, Desember 1997- April 1998.

Coen Husain Pontoh, “Federasi Sosialis sebagai jawaban atas masalah Kebangsaan”, dalam Kritik Jurnal Pembaharuan Sosialieme, Vol. 3/tahun 1 November-Desember, Jakarta, 2000.

David Robertson, Dictionary of Politics, Penguin Groups, London, 1993.

Dawam Rahardjo, “Sejarah Agama dan Masyarakat Madani” dalam Membongkar Mitos Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Franz magnis Suseno, “Strategi Pembentukan Masyarakat Madani”, dalam Membongkar Mitos Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3S, Jakarta, 1987.

Irwan Abdullah, “Dari Bounded System ke Bordesless Society: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Kini” dalam Jurnal Antropologi No. 60 Thn. XXIII Agustus-Oktober 1999.

Koentjaraningrat, Kebudayaan , Mentalitet, dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1982.

Junus Melalatoa, “Kajian Etnografi dan pembangunan di Indonesia”, dalam Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.

Parsudi Suparlan, Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 59 Th XXIII, Mei-Agustus 1999.

Usman Pelly, “Masalah Batas-Batas Bangsa”,  dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 54 Th XXI, Desember 1997- April 1998.

5 thoughts on “Mempertanyakan Kebudayaan Nasional Indonesia

  1. Rasanya tidak berlebihan jika kita patus waswas melihat pemahaman tentang kebudayaan Indonesia di kalangan generasi muda. Salah satu contoh adalah penggunaan bahasa dalam penyampaian pesan singkat (SMS) atau tulisa di blog dari “anak gaul” hehehe. Kadang generasi tua merasa kesulitan membaca “bahasa SMS”. Atau memang bahasa tersebut sudah menjadi budaya tersendiri di kalangan generasi muda, termasuk dengan “bahasa prokem” atau “slank” 🙂 Namun aku tetap cinta Indonesia kok 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s