Pers dan Kapitalisme


 Adi Prasetijo

Tulisan ini berusaha untuk memperlihatkan dinamika dunia pers selama masa Orde baru & pasca Orde Baru. Dinamika pers di Indonesia, dapat dikatakan sebagai usaha pers sendiri dalam mencari identitas jati dirinya. Apabila dalam masa perjuangan, pers dikenal sebagai alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, sehingga disebut sebagai pers “perjuangan”, maka ketika masa orde lama, pers menjadi corong partai politik, sehingga kemudian disebut sebagai “pers politik/partisan” (ada keharusan media untuk berafiliasi dengan partai politik pada masa Orde Lama). Kemudian pada masa orde baru, pers telah berubah menjadi suatu industri media yang merupakan bagian dari kapitalisme Orde baru & kapitalisme global, sehingga disebut sebagai pers “industri”. Pers pada masa ini terjebak menjadi alat kepentingan kapitalis Orde Baru & rezim Orde Baru, sehingga kemudian tidak menampakan jati diri sesungguhnya pers sebagai suara publik.  Dalam perkembangan selanjutnya, dalam orde reformasi yang diharapkan membawa  perubahan kondisi kondusif bagi kebebasan pers, ternyata juga menimbulkan berbagai tekanan baru, sehingga pers belum bisa sepenuhnya bebas dalam menyuarakan kepentingan publik. Klimaks perubahan dari pers industri Orde Baru ke pers  reformasi, ditandai dengan “Revolusi Mei 1998”, runtuhnya rezim Soeharto.

Melihat dinamika Pers harus diletakan dalam totalitas sosial yang lebih luas, sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, sosial, & politik yang berlangsung dalam masyarakat. Institusi pers, struktur industri media, & interaksi antara pers & berbagai kelompok yang yang memproduksi & mengkonsumsi teks isi media, merupakan bagian dari proses dinamika politik, ekonomi, & sosial masyarakat. Pers dapat disebut sebagai cermin yg menggambarkan keadaan masyarakatnya. Ketika kemudian rezim Orde baru berkuasa, maka pers Indonesia menjadi bagian integral proses-proses perubahan sosial, ekonomi & politik pada masa Orde Baru berlangsung.   Pemahaman tentang dinamika industri media di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses dinamika ekonomi politik karateristik Orde Baru, yang merupakan juga bagian dari sistem kapitalisme global, sehingga ketika itu bentuk industri media Indonesia tidak terlepas dari karakteristik spesifik perkembangan kapitalisme Orde Baru itu sendiri.

Ada 2 analisa untuk melihatnya yaitu analisa instrumentalis & strukturalis, untuk melihat hubungan pers Indonesia, pemilik modal, & negara.  Kalangan Instrumentalis melihat bahwa pers merupakan instrumen dominasi penguasa Orde baru, yang memberikan kecenderungan menonjolkan peran individu/kelompok jurnalis untuk menjadikan media sebagai media aktualisasi mereka. Tetapi kemudian kecenderungannya mengabaikan eksistensi faktor-faktor struktural. Strukturalisme, cenderung melihat struktur sebagai suatu kesatuan monolitik & statis serta mengabaikan kapasitas agen untuk memberikan respon.

Dalam pembahasan pers dalam artikel ini, pengarang berusaha untuk melepaskan diri dari jebakan  ortodoksi kedua pandangan ini. Dengan melihat kapitalisme Orde Baru dalam bentuk yang luwes, tidak statis & monolitik, sehingga terjadi dinamika agen/pelaku pers dalam meresponnya.

Kemudian hal lain yang terlihat nampaknya 3 komponen utama yang “bermain” dalam dinamika industri mass media, yaitu:

  • Kapitalis/pemilik modal
  • Negara, pemerintah yang berkuasa /rezim
  • Pelaku pers itu sendiri.

Perkembangan dunia pers dapat dilihat sebagai bagian dinamika hubungan antara ke-3 komponen tersebut. Perkembangan kapitalisme industri media selama Orde Baru sendiri, ditentukan oleh konteks dinamika perkembangan kapitalisme Orde Baru, dimana kekuasaan negara mendominasi & memusat pada segelintir orang saja. Dalam perkembangannya, antara kapitalis & rezim Orde Baru  muncul aliansi-aliansi dan konflik yang kemudian mempengaruhi dunia pers itu sendiri. Seperti kepemilikan modal dalam Orde Baru sendiri. Konsentrasi modal kapital masuk ke sejumlah faksi, seperti modal internasional, modal negara yang dikekola negara (BUMN), modal militer, & modal konglomerasi swasta, yang menimbulkan friksi-friksi juga.

Pers dalam masa Kapitalisme Orde Baru

Struktur ekonomi politik Orde Baru sendiri, bukanlah entitas yang dianggap solid, monolitik, dan statis, sebaliknya bersifat lebih luwes. Pers sebagai capitalist venture yang menjadi salah satu sektor industri dlm struktur ekonomi kapitalis, dinamika pers selama Orde Baru tidak terlepas dari karakteristik spesifik perkembangan kapitalis selama era tersebut. Sebenarnya ada 3  hal yang menyebabkan anggapan mengapa struktur ekonomi politik Orde Baru bukanlah entitas yang monolitik, solid, & statis, antara lain:

  • Sebagi ekonomi kapitalis, dalam kapitalisme Orde Baru terdapat sejumlah kontradiksi internal, baik yang merupakan ciri intrinsik sistem kapitalisme maupun yang dilahirkan oleh Orde Baru
  • Kontradiksi internal kapitalisme tersebut ditampilkan dalam hubungan sosial berbagai agen/pelaku sosial, baik yang berbenruk aliansi & konflik.
  • Aliansi & konflik antar berbagai pelaku sosial (individu & kelompok) yang menciptakan dinamika struktur ekonomi poltik & sosial Orde Baru.

Pada masa Orde Baru terjadi aliansi kepentingan kapitalist (pemilik modal) dan negara.   Aliansi ini muncul karena dominasi negara dalam politik dan ekonomi, sehingga menumbuhkan kelas kapitalist yang mendukung dan didukung oleh negara.Bentuk-bentuk aliansi antara kapitalist Orde Baru dan  negara terlihat dari munculnya ‘rent seekers’  atu kapitalist kroni, kapitalis birokrat sipil dan militer, yang nantinya akan membentuk suatu crony capitalism. Bentuk-bentuk aliansi ini pada dunia pers nampak antara lain pada: regulasi liberalisasi industri media, misalnya pada kasus penambahan “pemain” pers, izin diberikan hanya kepada kroni rezim saja. Kemudian masuknya pemilik modal yang rent seekers pada dunia pers untuk mengamankan kepentingan rezim.

Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru.Sebagai bagian dari kapitalisme global, kapitalisme Orde Baru memunculkan kontradiksi-kontradiksi. Kontradiksi tersebut terjadi sebagai akibat :

  • Benturan kepentingan untuk memelihara struktur politik otorian  & kepentingan untuk memenuhi tuntutan liberalisasi ekonomi (tujuan kapitalisme global).
  • Distribusi kekuasaan antara kelompok-kelompok sosial & agen yang  terjadi pada masa Orde Baru. Misalnya kubu “teknokrat” & “nasionalis”.
  • Kontradiksi yang melibatkan pertentangan kepentingan modal secara umum &   modal kelompok spesifik, terjadi pemihakan penguasa pada kroninya.
  • Benturan kepentingan antara kapitalist & konsep pembangunan yang ideal (retorika pembangunan menurut Pancasila dll-ideologisasi). Antara tujuan kepentingan kapitalisme (akumulasi modal) & konsepsi pembangunan ideal, seperti mewujudkan masyarakat adil makmur dll.

Kapitalisme Orde baru & Industri Media. Dinamika industri pers pada masa Orde Baru ditandai juga dengan intervensi negara yang begitu besar dalam perkembangan dunia industri pers indonesia. Intervensi negara tersebut antara lain

  • Kebijakan. Meskipun pemerintah mengubah kebijkan dari orientasi pers politik (masa orde lama) berubah menjadi pers yang berorientasi pasar (komersial), pengembangannya tidak diarahkan pada pembentukan pers yang mandiri. Tetapi sebagai bentuk kontrol politik orde baru pada pers.
  • Peran dominasi negara dalam proses liberalisasi industri media. Seperti  penambahan jumlah pemain dalam industri pers & kebijakan yang menguntungkan bagi kroni. Terjadi keberpihakan pada kroni. Nampak ada 2 tujuan negara yaitu ‘political barrier to entry’ (membuat halangan/rintangan secara politikal kepada pemain baru ) & ‘political vertical integration’ (masuknya unsur-unsur elit penguasa kepada pers).
  • Proses internasionalisasi industri media, masuknya kapitalisme global dalam dunia media. Ditandai dengan masuknya perusahaan periklanan internasional. Sebagai akibat tidak dapat dibendungnya masuknya kepentingan kapitalisme global.

Kemudian usaha intervensi rezim Orde baru untuk memelihara & menjaga legitimasi stabilitas struktur politiknya yang otorian ditempuh melalui tekanan yang bersifat:

  • Represif, oleh militer, kelompok sosial tertentu & pembredelan.
  • Persuasif, penggunaan ideologisasi sebagai alat penekan, institusi tunggal (PWI), & dominasi jaringan (TVRI & RRI)

Sehingga kemudian dapat diungkapkan beberapa dimensi kontradiksi yang terjadi dalam dunia pers selama masa Orde baru berlangsung, yaitu:

  • Fungsi ganda pers, antara sebagai instrumen hegemoni rezim & institusi kapitalis.
  • Benturan kepentingan untuk ekspansi kapitalis, sesuai dgn tujuannya yaitu akumulasi modal. Terjadi keperpihakan negara pada pemilik modal non-media untuk memasuki dunia media, padahal sudah ada pemilik modal media sebelumnya.
  • Posisi kapitalis Orde baru sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalis dunia, yaitu tuntutan utk membuka diri & proteksi terhadap kapitalistik.
  • Meskipun ditekan oleh rezim & kapitalist, muncul pers alternatif yang mempunyai konsep yang berbeda yaitu pers saebagai  fourth estate/institusi yang memainkan peran sebagi watchdog (anjing penjaga) prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, HAM, dll. Wacana yang dikembangkan adalah merupakan bagian dari counter hegemony dari mainstream media yang dikontrol ketat oleh Orde Baru.
  • Kontradiksi antara kepentingan industri media & kepentingan konsumen utk memperoleh informasi yang obyektif, netral, & berimbang.

Setelah terjadi keruntuhan atas legitimasi pertumbuhan ekonomi, yang membutuhkan stabilitas politik yang kokoh, dunia pers kemudian mendapatkan ruang kebebasannya untuk berekspresi.

Pers Pasca Orde Baru

Pers mengalami perubahan yang struktural, dengan dirubahanya beberapa regulasi industri pers yang signifikan. Seperti kemudahan mendapatkan SIUPP, pengakuan institusi alternatif selain PWI , & pembubaran Departemen Penerangan. Tetapi tidak dengan sendirinya, dunia pers bisa benar-benar bebas  dalam melakukan pemberitaan. Tekanan-tekanan masih  muncul, baik oleh pemerintah, maupun oleh non pemerintah. Timbul fenomena baru, pers partisan organisasi & partai politik yang  menyebabkan keberpihakan jurnalis pada politik & kepentingan-kepentingan lain. Group MNC dengan jaringan RCTI, MNC Tv’nya, atau Metro Tv, serta TVOne’nya menunjukan gejala itu. Karena deregulasi industri pers, dari ‘state regulation’ ke ‘market regulation’, dimana ditentukan oleh kaidah permintaan-penawaran, logika sirkuit modal, rasionalitas maksimalisasi produksi & konsumsi. Mekanisme pasar ini menciptakan tekanan-tekanan baru bagi dunia pers.

Salah satu tekanan yang kuat, adalah tekanan pasar yang antara lain, berupa:

  • Hanya media yang mampu bertahan adalah media yang memenuhi “permintaan pasar” & selera publik, sehingga kadang muncul berita-berita yang sensasional & kontraversial.
  • Isu yang ditampilkan cenderung tidak bertentangan dengan kepentingan ekspansi & akumulasi modal industri media.
  • Terbatasnya akses bagi kelompok publik yang tidak mempunyai kemampuan organisasi kekuatan massa ke pers, karena kepentingan pers yang cenderung yang menampilkan berita yang memiliki nilai jual/bobot politik yang menyangkut kepentingan kelompok tertentu.
  • Tidak tampilnya isu sosial yang cenderung menyangkut kebutuhan dasar segmen masyarakat tertentu karena tidak memiliki nilai berita jual, seperti tuna wisma, pengangguran dll.
  • Akses ke media yang terbatas sebagai akibat dominasi kelompok tertentu yang mempunyai kemampuan ekonomi. Akese media digunakan untuk  kepentingan akumulasi modal & keuntungan industri media.
  • Potensi untuk menciptakan hambatan bagi perkembangan pers yang bebas, yang mampu menyurakan kepentingan publik di era liberalisasi. Sebagai akibat kaidah pasar yang kemudian memunculkan konglomerasi, konsentrasi pasar, & kepemilikan modal pada pihak tertentu saja.

Apakah dengan hilangnya hegemoni kekuasaan negara pada pers pada masa ini, akan meyebabkan pers bisa bebas sepenuhnya dalam menyebarkan beritanya ?. Tidak juga, sebab pada akhirnya hegemoni tidak pernah berhenti. Dalam konteks pasar, kekuasaan kapitalisme tetap memgang peranan yg cukup besar.  Kemudian dalam konteks politik & budaya sendiri, muncul usaha hegemoni dari kelompok-kelompok sosial masyarakat berupa dinamika berbasiskan primodialisme yang mewujud dgn kekuasaan komunalisme. Seperti kasus-kasus pengrusakan kantor-kantor pers oleh golongan tertentu oleh masyarakat. Artinya kebebasan Pers juga masih menjadi ancaman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s